DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah menyatakan dukungan terhadap Taufik, S.T., M.Si., yang baru dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh. Ia berharap amanah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kekompakan pemerintahan dan mempercepat pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Enam hari setelah genap setahun menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh definitif, M. Nasir Syamaun menerima keputusan yang mengakhiri kiprahnya di kursi tertinggi birokrasi Pemerintah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mencatatkan peningkatan kinerja reformasi birokrasi pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Aceh mencapai 82,73 dengan predikat A-, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 79,69 dengan predikat BB.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat pelaksanaan program dan realisasi anggaran. Langkah itu dinilai penting agar target pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.

DIALEKSIS.COM | Opini - Pelantikan 25 pejabat Eselon II oleh Muzakir Manaf (Mualem) menandai babak krusial dalam upaya menata ulang struktur birokrasi Pemerintah Aceh agar lebih lincah dan berorientasi hasil (Dialeksis .com, 27/02/2026). Langkah ini bukan sekadar ritual seremonial, melainkan menjadi muara dari sebuah proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang panjang dan melelahkan. Secara administratif dan substantif, para pejabat yang dilantik merupakan produk dari saringan ketat melalui mekanisme prosedural fit and proper test yang mengedepankan kompetensi, integritas, dan rekam jejak.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati kebijakan publik dan ekonomi, Rozzy Wanela, menegaskan bahwa stabilitas manajerial birokrasi Aceh menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan koordinasi lintas sektor, terutama di tengah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

DIALEKSIS.COM | Internasional - Solidaritas warga Aceh di luar negeri terpantau masif setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kabupaten di provinsi ini. Tabulasi tracking jejak digital redaksi Dialeksis menunjukkan peran aktif komunitas diaspora mulai dari penggalangan dana, pengumpulan logistik dalam jumlah besar, hingga koordinasi relawan lintas negara namun realisasi bantuan kerap terhambat oleh aturan administratif dan status bencana.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk bertindak cepat dan tepat demi mencegah masyarakat terjebak dalam ancaman kelaparan massal.

DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Di tengah birokrasi yang kerap berjalan tanpa partitur, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA, tampil sebagai dirigen yang mencoba menyusun ulang not-not tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan manajerial yang sistematis, Nasir membangun ritme baru terlihat dari simfoni dimainkan untuk lebih tertata, lebih tegas, dan berorientasi pada kapabilitas.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tumpukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) di Aceh kembali menjadi cermin ketidakmampuan daerah mengelola belanja publik. Anggaran yang besar tak otomatis menjelma pembangunan. Justru sebagian dana mengendap, gagal diserap tepat waktu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh, Andika Ichsan menyebut kasus ini sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dalam pandangan Andika, penangkapan dua ASN ini bukan hanya mencoreng citra institusi tempat mereka bekerja, tetapi juga menjadi alarm keras tentang betapa lemahnya sistem pengawasan internal birokrasi di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepemimpinan Mualem yang sudah memasuki bulan le-6, sudah saatnya Mualem mereformasi birokrasi pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Sejak tanggal 06 Juli 2022 pasca lengsernya Nova Iriansyah, Birokrasi di Aceh mengalami bencana. Bagaimana tidak, sejak dipimpin oleh Pj Gubernur Achmad Marzuki, Bustami Hamzah dan terakhir Safrizal, tidak ada pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 serta pengisian jabatan fungsional penyetaraan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat akan menggelar Ujian Kompetensi pada awal Agustus 2023 mendatang untuk 18 posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk untuk mengisi 10 posisi kepala OPD yang selama ini lowong.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), di Banda Aceh, Rabu (17/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri di Hotel Swiss-Belinn, Kemayoran, Jakarta, Selasa (31/1/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta jajarannya untuk memperkuat capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh jajaran pejabat eselon III dan IV yang dinilai menjadi tulang punggung reformasi birokrasi di Kemendagri. Bila perlu, jajaran tersebut diminta untuk belajar langsung kepada pihak terkait, agar memperoleh pemahaman komprehensif mengenai reformasi birokrasi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk melakukan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh dr H Taqwallah MKes dengan Bustami Hamzah SE MSi. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki resmi melantik Pj Bupati Pidie dan Aceh Jaya, di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Senin (18/7/2022). 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara langsung adalah bentuk apresiasi Pemerintah Aceh kepada para guru yang ada puluhan tahun mengabdi serta sebagai salah satu upaya memangkas birokrasi.